Tumbangnya Orde Baru yang disusul dengan amandemen UUD 1945, menandai perubahan yang radikal dari sistem ketatanegaraan yang sentralistik otoritarian menjadi rezim yang demokratis dan egalitarian. Perubahan bandul pada tataran supra-struktur politik ini pada gilirannya mendorong terjadinya perubahan pada tataran infra-struktur politik, yakni perubahan pola manajemen pemerintahan daerah dari pendekatan top-down yang berorientasi efisiensi, menjadi pendekatan bottom-up yang lebih mementingkan terjadinya proses pemberdayaan segenap potensi bangsa. Dengan demikian, tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa lahirnya orde reformasi merupakan koreksi total terhadap praktek penyimpangan konstitusional pada era sebelumnya.
Salah satu kelemahan fundamental dalam sistem politik Orde Baru adalah kecenderungan adanya dominasi dan konsentrasi kekuasaan pada salah satu cabang penyelenggara pemerintahan tertentu, yakni pada lembaga eksekutif. Bahkan dalam Penjelasan UUD 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden (concentration of power and responsibility upon the President)”. Ketentuan inilah yang sering dipahami sebagai prinsip executive heavy dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang sedikit banyak bertentangan dengan paham pembagian dan/atau pemisahan kekuasaan (distribution of powers, separation of powers).
